Author: Syahto
Labuhanbatu – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Harris Simanjuntak, M.Dev.Plg, bersama jajaran, melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Hasan Heri Rambe, pada Rabu, 20 November 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Sekda ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, beberapa pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, di antaranya Kepala Subbagian Tata Usaha, Ismail, S.E.; Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Naslahuddin Asla Meuraksa, S.SIT., M.H.; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Erwinsyah Silalahi, S.ST., M.Si.; serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Zainuddin Manurung,…
Rantauprapat – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Harris Simanjuntak, M.Dev.Plg, bersama jajaran, melakukan kunjungan silaturahmi ke Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tommy Manik, S.H., pada Rabu, 20 November 2024. Pertemuan ini berlangsung hangat di kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat dan menjadi ajang mempererat hubungan antar-institusi. Kunjungan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Labuhanbatu, termasuk Kepala Subbagian Tata Usaha, Ismail, S.E.; Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Naslahuddin Asla Meuraksa, S.SIT., M.H.; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Erwinsyah Silalahi, S.ST., M.Si.; Pelaksana Tugas Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Nelson Joshua Sidabutar, S.P.; serta Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Zainuddin Manurung,…
Labuhanbatu – Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang diwakili oleh Analis Hukum Pertanahan, Satria Lucky Amor Girsang, S.H., melaksanakan tinjauan lapangan pada Rabu, 6 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi Penyesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terhadap bidang tanah milik PT. Hijau Pryan Pradana yang berlokasi di Labuhan Bilik, Sei Nahodaris, dan Telaga Suka. PKKPR merupakan bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang, terutama bagi pelaku usaha. Fungsi utamanya adalah: Sebagai izin dasar yang wajib dimiliki pelaku usaha sebelum melanjutkan proses perizinan usaha. Memastikan rencana pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan tata ruang yang berlaku. Mengkaji dampak lingkungan dan kesesuaian…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memulai kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Resminya kerja sama ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (RoD) “Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/11/2024). “Penandatanganan ini menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan memperkuat kelembagaan kita, meningkatkan kemampuan pengembangan pertanahan, dan menjamin kebijakan pengelolaan pertanahan bersifat inovatif dan berdampak,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari. Melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan…
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) memulai kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Resminya kerja sama ditandai dengan penandatanganan Record of Discussions (RoD) “Project for Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement” di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (19/11/2024). “Penandatanganan ini menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan memperkuat kelembagaan kita, meningkatkan kemampuan pengembangan pertanahan, dan menjamin kebijakan pengelolaan pertanahan bersifat inovatif dan berdampak,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN, Embun Sari. Melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dalam hal ini diwakili Ossy Dermawan selaku Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Senin (18/11/2024). Berdasarkan laporan tersebut, Kementerian ATR/BPN mendapat rekomendasi untuk menindaklanjuti penyelesaian tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan. Wamen Ossy mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan berupaya keras untuk mencarikan solusi, bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta instansi terkait lain untuk mencarikan solusi yang pas terkait hal ini. “Saya yakin dengan…
Labuhanbatu – Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada Senin (20/11/2024), menerima kunjungan dari Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu dalam rangka koordinasi terkait permintaan data kepemilikan sertipikat tanah. Permintaan tersebut terkait dengan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana narkotika. Dalam kunjungan tersebut, pihak Polres Labuhanbatu diwakili oleh Iptu Ropensus Manik, S.H., M.H., selaku Kanit Idik 2 Satresnarkoba, dan Aiptu Arnaldo Pardede, yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu Satresnarkoba. Sementara itu, Kantor Pertanahan diwakili oleh Yohana Devika Gultom, S.H., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang. Pertemuan berlangsung di ruang Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertnahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menerima kunjungan Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Usai pertemuan ini, kedua belah pihak bersepakat untuk memanfaatkan tanah telantar dalam rangka menyukseskan program transmigrasi. “Kami butuh kerja sama dengan lembaga apa pun yang bisa memanfaatkan tanah-tanah telantar supaya tanah tersebut mempunyai nilai ekonomi. Kebetulan hari ini datang pemanfaatannya dari transmigrasi. Jadi gayung bersambut, beliau punya program dan akan mendatangkan orang untuk memanfaatkan tanah tersebut,” ujar Menteri Nusron. Nusron Wahid memaparkan, tanah terindikasi telantar yang berpotensi dimanfaatkan untuk program nasional, khususnya…
Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan menyatakan komitmen penuhnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Komitmen ini ia sampaikan dalam kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta. “Kementerian ATR/BPN tentunya berkomitmen penuh untuk mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Segala informasi yang memang dibutuhkan dan bukan informasi yang dikecualikan akan kami bagikan kepada masyarakat,” kata Wamen ATR/Waka BPN dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), Rabu (13/11/2024). Komitmen akan keterbukaan informasi publik ini…
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid secara tegas memperingatkan pihak yang terlibat dalam tindak pidana pertanahan bahwa dirinya akan menghantarkan sendiri oknum ke aparat penegak hukum (APH). Peringatan tersebut sebagai tanda keseriusan memberantas mafia tanah karena menurutnya masalah pertanahan sudah menjadi masalah yang akut. “Jadi ini warning bagi siapa pun yang terlibat dalam mafia tanah ini, kalau menyangkut aparatur negara, apalagi menyangkut aparatur Kementerian ATR/BPN, kami tidak akan segan-segan, bukan orang lain yang akan menghantarkan kepada APH, tapi saya sendiri,” tegas Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak…