Labuhanbatu – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu Utara resmi menerima sertipikat aset tanah dalam sebuah acara serah terima yang berlangsung pada Kamis, 21 November 2024. Acara ini digelar di ruang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan dihadiri oleh Plh. Kepala BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ruslan Abdi, S.E., yang menerima sertipikat secara langsung dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Harris Simanjuntak, M.Dev.Plg.
Penyerahan sertipikat ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kepemilikan sah atas aset tanah milik BPS di Labuhanbatu Utara. Dengan legalitas yang kini telah diakui secara resmi oleh negara, tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, sekaligus menjamin kejelasan dalam pengelolaan aset.
Dalam sambutannya, Ruslan Abdi, S.E., mengungkapkan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. “Sertipikat ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjadi dasar untuk optimalisasi penggunaan lahan guna mendukung operasional dan pelayanan BPS. Kami berterima kasih atas sinergi yang baik ini,” ujarnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Ir. Harris Simanjuntak, M.Dev.Plg., menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pengelolaan aset pemerintah melalui pensertipikatan. “Penyerahan sertipikat ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memastikan semua aset pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik,” jelasnya.
Acara ini mencerminkan sinergi positif antara instansi pemerintah dalam menjaga dan mengelola aset negara. Dengan adanya sertipikat tersebut, BPS Labuhanbatu Utara dapat lebih fokus menjalankan tugas dan fungsi statistiknya tanpa kekhawatiran terkait status kepemilikan tanah.
Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarinstansi dapat memberikan manfaat langsung, baik dalam aspek hukum maupun operasional. Pemerintah berharap agar upaya serupa terus dilakukan di berbagai daerah untuk memperkuat tata kelola aset negara secara keseluruhan. (RED/HSN)
